Kronologi agresi militer Belanda 2

.  Kronologi  AGRESI  MILITER  BELANDA ΙΙ

Pada tanggal 19 Desember 1949,Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap  diteilayah RI,dengan menggunakan siasat perang kilat. Untuk menghadapi serangan militer Belanda , Tentara Nasional Indonesia(TNI) membentuk Markas Besar Komando Djawa(MBKD) di bawah pimpinan Kolonel A.H Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera(MBKS) dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Belanda melancarkan serangan di seluruh front daerah Republik Indonesia. Pengeboman dimulai pukul 06.30 dengan sasaran utama Markas Besar Angkatan Darat(MBAD)dan Markas Besar Angkatan Laut(MBAU). Sementara itu,pasukan payung Belanda dalam waktu singkat telah menduduki pos-pos penting di sekitar lapangan Maguwo. Mereka bergerak cepat menduduki ibukota Yogyakarta yang hanya berjarak 7 KM.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota,agar mereka dengan mudah ditemui TNI,sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu,Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus,karena Presiden/Panglima Tertinggi maupunwakil presiden/Menteri Pertahanan sudah ada ditangan musuh.Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta beserta sejumlah menteri ,Kepala Staf Angkatan Udara Komodor S.Suryadharma dan yang lainnya juga ikut ditawan oleh Belanda. Pimpinan tentara Belanda Jenderal Spoor mengira bila ibukota negara telah diduduki dan para pemimpinnya berhasil ditwan,maka berakhir pula Negara Reepublik Indonesia dan dimulainya Pemerintahan Belanda. Namun, sebelumtentara Belanda menduduki Istana Negara,Presiden Soekarno telah mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri  Kemakmuran,Syarifuddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia(PDRI).

Begitu pula dengan dugaan Belanda yang mengira TNI telah mengalami kehancuran total,ternyata meleset TNI tidak hancur seperti yang diperkirakan. Pasukan-pasukan Belanda dibiarkan bergerak maju terlebih dahulu untuk memberikan ruang dan waktu begi pelaksanaan Taktik Wingate (menyusup ke belakang garis musuh)  dan menyusun Wehrkreise. Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia,sebelumnya telah mengatur siasat dan kekuatan untuk menghadapi serangan Belanda.Ketika Belanda mengadakan agresi militernya yang kedua itu,Jenderal Soedirman sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih,Yogyakarta. Ia segera mengeluarkan perintah agar TNI serta para pejuang lainnya meninggalkan kota dan menyusun kekuatan diluar kota. Kapten Soepardjo diutus untuk menyampaikan kepada Presiden dan Kapten Soewondo ditugaskan untuk menyampaikan perintah kilat kepada Angkata Perang Republik Indonesia melalui  siaran RRI Indonesia.

Dengan adanya perintah kilat itu,TNI serta rakyat meninggalkan kota dan memulai perang gerilya. Pasukan-pasukan TNI yang ditarik ke daerah-daerah RI,sehubungan dengan perjanjian Renville,harus kembali ke daerah masing-masing.Perjalanan kembali pasukan Divisi Siliwangi dikenal sebagai Long March Siliwangi. Dalam waktu satu bulan, pasukaan TNI telah berhasil menyelesaikan kondolisasinya dan mulai memberikan pukulan-pukulan secara teratur terhadap musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh TNI,dan yang paling dikenal adalah Serangan Umum 1 Maret  1949 terhadap kota Yogyakarta,dipimpin oleh Komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam,kemudian mengundurkan diri. Tekanan terhadap Belanda diberikan pula oleh dunia Internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan(Program bantuan untuk negara-negara Eropa Barat)kepada Belanda

Aksi militer Belanda yang kedua ternyata menarik perhatian PBB,karena Belanda secara terang-terangantidak mengakui lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Menanggapi keadaan Indonesia,tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dann mengeluarkan resolusi,yaitu:

       Hentikan permusuhan

       Bebaskan presiden serta pemimppin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948

       Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

Karena desakan PBB ,pihak Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana Menteri Belanda Dr.Dress mengundang Prof.Dr.Soepomo untuk berunding kembali. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr.Djumhana dan Dr.Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta. pimpinan delegasi RI Moh.Roem menyatakan bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB.