Pemerintahan Darurat

Pemerintahan Darurat

Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri.

Pemerintahan Darurat

Pemerintahan Darurat

Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri.

Pemerintahan Darurat

Pemerintahan Darurat

Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri.

Kronologi agresi militer Belanda 2

.  Kronologi  AGRESI  MILITER  BELANDA ΙΙ

Pada tanggal 19 Desember 1949,Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap  diteilayah RI,dengan menggunakan siasat perang kilat. Untuk menghadapi serangan militer Belanda , Tentara Nasional Indonesia(TNI) membentuk Markas Besar Komando Djawa(MBKD) di bawah pimpinan Kolonel A.H Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera(MBKS) dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Belanda melancarkan serangan di seluruh front daerah Republik Indonesia. Pengeboman dimulai pukul 06.30 dengan sasaran utama Markas Besar Angkatan Darat(MBAD)dan Markas Besar Angkatan Laut(MBAU). Sementara itu,pasukan payung Belanda dalam waktu singkat telah menduduki pos-pos penting di sekitar lapangan Maguwo. Mereka bergerak cepat menduduki ibukota Yogyakarta yang hanya berjarak 7 KM.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota,agar mereka dengan mudah ditemui TNI,sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu,Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus,karena Presiden/Panglima Tertinggi maupunwakil presiden/Menteri Pertahanan sudah ada ditangan musuh.Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta beserta sejumlah menteri ,Kepala Staf Angkatan Udara Komodor S.Suryadharma dan yang lainnya juga ikut ditawan oleh Belanda. Pimpinan tentara Belanda Jenderal Spoor mengira bila ibukota negara telah diduduki dan para pemimpinnya berhasil ditwan,maka berakhir pula Negara Reepublik Indonesia dan dimulainya Pemerintahan Belanda. Namun, sebelumtentara Belanda menduduki Istana Negara,Presiden Soekarno telah mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri  Kemakmuran,Syarifuddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia(PDRI).

Begitu pula dengan dugaan Belanda yang mengira TNI telah mengalami kehancuran total,ternyata meleset TNI tidak hancur seperti yang diperkirakan. Pasukan-pasukan Belanda dibiarkan bergerak maju terlebih dahulu untuk memberikan ruang dan waktu begi pelaksanaan Taktik Wingate (menyusup ke belakang garis musuh)  dan menyusun Wehrkreise. Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia,sebelumnya telah mengatur siasat dan kekuatan untuk menghadapi serangan Belanda.Ketika Belanda mengadakan agresi militernya yang kedua itu,Jenderal Soedirman sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih,Yogyakarta. Ia segera mengeluarkan perintah agar TNI serta para pejuang lainnya meninggalkan kota dan menyusun kekuatan diluar kota. Kapten Soepardjo diutus untuk menyampaikan kepada Presiden dan Kapten Soewondo ditugaskan untuk menyampaikan perintah kilat kepada Angkata Perang Republik Indonesia melalui  siaran RRI Indonesia.

Dengan adanya perintah kilat itu,TNI serta rakyat meninggalkan kota dan memulai perang gerilya. Pasukan-pasukan TNI yang ditarik ke daerah-daerah RI,sehubungan dengan perjanjian Renville,harus kembali ke daerah masing-masing.Perjalanan kembali pasukan Divisi Siliwangi dikenal sebagai Long March Siliwangi. Dalam waktu satu bulan, pasukaan TNI telah berhasil menyelesaikan kondolisasinya dan mulai memberikan pukulan-pukulan secara teratur terhadap musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh TNI,dan yang paling dikenal adalah Serangan Umum 1 Maret  1949 terhadap kota Yogyakarta,dipimpin oleh Komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam,kemudian mengundurkan diri. Tekanan terhadap Belanda diberikan pula oleh dunia Internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan(Program bantuan untuk negara-negara Eropa Barat)kepada Belanda

Aksi militer Belanda yang kedua ternyata menarik perhatian PBB,karena Belanda secara terang-terangantidak mengakui lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Menanggapi keadaan Indonesia,tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dann mengeluarkan resolusi,yaitu:

       Hentikan permusuhan

       Bebaskan presiden serta pemimppin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948

       Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

Karena desakan PBB ,pihak Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana Menteri Belanda Dr.Dress mengundang Prof.Dr.Soepomo untuk berunding kembali. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr.Djumhana dan Dr.Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta. pimpinan delegasi RI Moh.Roem menyatakan bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB.

Aktor Dimas Anggara punya kriteria khusus pada lawan jenisnya. Dimas akan langsung perhatian jika ada cewek dengan bentuk kakinya bagus.
Bentuk wajah menurut Dimas, bukan jadi titik perhatiannya. :"Standar sih, wajahnya, menarik atau enggak yang aku suka itu lebih ke kaki ya," jelas Dimas
Cowok berwajah ganteng ini mengakui dia memang punya perhatian khusus pada cewek yang memiliki kaki aduhai. "Aku juga suka langsung merhatiin kakinya. Soalnya aku suka cewek yang bentuk kakinya bagus, jenjang gitu," jelasnya.
Selain kaki cewek, Dimas juga punya kesukaan pada organ tubuhnya sendiri. Mata adalah bagian tubuh yang paling Dimas suka. "Aku suka mata aku, soalnya mata aku besar. He-he...."

foto-foto terbaru Dimas Anggara

Biodata Dimas Anggara

Biodata Dimas Anggara

Nama Lengkap : Dimas Anggara
Nama Panggilan : Dimas
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1988
Tinggi Badan : 173 cm
Berat Badan : 63 kg 
Agama : Islam
Zodiak : Virgo 
Pendidikan : Universitas Pelita Harapan 
Ayah : Andi Moeharyoso
Ibu : Delly Malik 
Film :
- Kembang Perawan (2009)
- Radio Galau FM (2012)
FTV :

- Andai Mati Besok

- Pinguin Untuk Kayla

- Boothcamp Cinta

- Kugenggam Cintamu Di Malioboro

- Pembantu Cantik Itu Pacarku

- Bidadari Penjaga Hati

- Ramona Cinta Gilaku

- Bidadari Lapangan Parkir

- Silat Boy 5

- Kado Valentine Untuk Lintang

- Hansip Yang Mencuri Hatiku

- Marlena looking for cinta

- janji manis untuk mei-mei

- All About jamillah

- Mike Jagger Kecantol Cinta Seleb Kampung

- Ujian Cinta Calon Menantu

- Janji Manis untuk Mei-Mei

Penghargaan : FTV Awards (2011)