. Kronologi AGRESI MILITER
BELANDA ΙΙ
Pada tanggal 19 Desember
1949,Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap diteilayah RI,dengan menggunakan siasat
perang kilat. Untuk menghadapi serangan militer Belanda , Tentara Nasional
Indonesia(TNI) membentuk Markas Besar Komando Djawa(MBKD) di bawah pimpinan
Kolonel A.H Nasution dan Markas Besar Komando
Sumatera(MBKS) dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Belanda melancarkan serangan di
seluruh front daerah Republik Indonesia. Pengeboman dimulai pukul 06.30 dengan
sasaran utama Markas Besar Angkatan Darat(MBAD)dan Markas Besar Angkatan
Laut(MBAU). Sementara itu,pasukan payung Belanda dalam waktu singkat telah
menduduki pos-pos penting di sekitar lapangan Maguwo. Mereka bergerak cepat
menduduki ibukota Yogyakarta yang hanya berjarak 7 KM.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta memutuskan untuk tetap
tinggal di ibukota,agar mereka dengan mudah ditemui TNI,sehingga kegiatan
diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu,Belanda tidak mungkin melancarkan
serangan secara terus-menerus,karena Presiden/Panglima Tertinggi maupunwakil
presiden/Menteri Pertahanan sudah ada ditangan musuh.Presiden Soekarno dan
Wakil Presiden Moh.Hatta beserta sejumlah menteri ,Kepala Staf Angkatan Udara
Komodor S.Suryadharma dan yang lainnya juga ikut ditawan oleh Belanda. Pimpinan
tentara Belanda Jenderal Spoor mengira
bila ibukota negara telah diduduki dan para pemimpinnya berhasil ditwan,maka
berakhir pula Negara Reepublik Indonesia dan dimulainya Pemerintahan Belanda.
Namun, sebelumtentara Belanda menduduki Istana Negara,Presiden Soekarno telah
mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran,Syarifuddin Prawiranegara
yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia(PDRI).
Begitu pula dengan dugaan Belanda yang mengira TNI telah mengalami
kehancuran total,ternyata meleset TNI tidak hancur seperti yang diperkirakan.
Pasukan-pasukan Belanda dibiarkan bergerak maju terlebih dahulu untuk
memberikan ruang dan waktu begi pelaksanaan Taktik
Wingate
(menyusup ke belakang garis musuh) dan
menyusun Wehrkreise. Jenderal Soedirman
sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia,sebelumnya telah
mengatur siasat dan kekuatan untuk menghadapi serangan Belanda.Ketika Belanda
mengadakan agresi militernya yang kedua itu,Jenderal Soedirman sedang sakit dan
dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih,Yogyakarta. Ia segera mengeluarkan perintah
agar TNI serta para pejuang lainnya meninggalkan kota dan menyusun kekuatan
diluar kota. Kapten Soepardjo diutus
untuk menyampaikan kepada Presiden dan Kapten
Soewondo ditugaskan untuk menyampaikan perintah kilat kepada Angkata Perang
Republik Indonesia melalui siaran RRI
Indonesia.
Dengan adanya perintah kilat itu,TNI serta rakyat meninggalkan kota dan
memulai perang gerilya. Pasukan-pasukan TNI yang ditarik ke daerah-daerah
RI,sehubungan dengan perjanjian Renville,harus kembali ke daerah
masing-masing.Perjalanan kembali pasukan Divisi Siliwangi dikenal sebagai Long March Siliwangi. Dalam waktu satu bulan, pasukaan TNI telah berhasil menyelesaikan
kondolisasinya dan mulai memberikan pukulan-pukulan secara teratur terhadap
musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda
mulai dilaksanakan oleh TNI,dan yang paling dikenal adalah Serangan Umum 1
Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta,dipimpin
oleh Komandan Brigade X Letnan Kolonel
Soeharto dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam,kemudian
mengundurkan diri. Tekanan terhadap Belanda diberikan pula oleh dunia
Internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan(Program bantuan untuk negara-negara
Eropa Barat)kepada Belanda
Aksi militer Belanda yang kedua ternyata menarik perhatian PBB,karena
Belanda secara terang-terangantidak mengakui lagi Persetujuan Renville di depan
Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Menanggapi keadaan Indonesia,tanggal
24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dann mengeluarkan
resolusi,yaitu:
Hentikan permusuhan
Bebaskan presiden serta
pemimppin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948
Memerintahkan kepada KTN agar
memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19
Desember 1948.
Karena
desakan PBB ,pihak Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI.
Perdana Menteri Belanda Dr.Dress
mengundang Prof.Dr.Soepomo untuk
berunding kembali. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada 21 Januari 1949
antara delegasi BFO yaitu Mr.Djumhana
dan Dr.Ateng dengan Presiden Soekarno
dan Wakil Presiden Moh.Hatta. pimpinan delegasi RI Moh.Roem menyatakan bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh
Komisi PBB.